KEBIJAKAN PENDIDIKAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN SEBAGAI SUATU KEBIJAKAN PUBLIK: SUATU ANALISIS TERHADAP KEKHUSUSAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI ACEH

EDUCATION POLICY

  • Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Keywords: Kata Kunci: Kebijakan Pendidikan, Kebijakan Publik, dan Pendidikan Aceh

Abstract

Abstrak: Pendidikan merupakan salah satu usaha sadar untuk menciptakan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, guna melahirkan Sumber Daya Manusia yang berintelektual dan bermoral maka dibutukan pula suatu kebijakan pendidikan yang mengatur sistem pendidikan, sebagai parameter dalam pelaksanaan pendidikan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif menyangkut tentang studi kebijakan publik terhadap kekhususan kebijakan pendidikan Aceh. Studi kebijakan publik dalam penelitian ini dimaksud untuk mengeksplorasi berbagai tindakan yang dilakukan pemerintah, untuk kepentingan siapa, dan bagaimana hasil, akibat dan dampaknya. Adapun subjek penelitian ini diambil dengan cara purposive sampling, dengan metode pengumpulan data dilakukan melalui 3 (tiga) macam cara yaitu; 1) observasi; 2) wawancara; dan 3) dokumentasi yaitu menganalisis isi kebijakan (content analysis), mengkaji dokumen-dokumen berupa kategori administratif maupun substantif, diantaranya berupa berbagai bentuk kertas kerja hingga naskah akademik suatu kebijakan pendidikan di Aceh. Setelah rangkaian data terkumpul, selanjutnya dilakukan pula analisis data dengan 4 (empat) tahap dan  prosedur pengolahan data yaitu: 1) pemilahan/penyusunan klasifikasi data, 2) penyuntingan data, 3) konfirmasi/verifikasi/pendalaman data, dan 4) analisis data sesuai dengan konstruksi pembahasan hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Aceh telah merumuskan suatu kebijakan publik tentang pendidikan di Aceh yaitu Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, dan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, alasan utama dilakukan perumusan kebijakan khusus pendidikan Aceh diantaranya ialah sebagai bentuk implementasi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Melalui kebijakan yang telah dirumuskan berdasarkan Qanun Aceh itu pula, Pemerintah Aceh sangat menghendaki agar sistem pendidikan dikembangkan dengan menekankan pola Sistem Pendidikan Islami atau Sistem Pendidikan Berbasis Nilai-Nilai Islami (penekanannya pada penanaman nilai-nilai Islami dan pengembangan budaya islami).

References

Abdal, Kebijakan Publik: Memahami Kebijkan Publik, Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2015.
Amirul Haq RD, Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2020.
Arwildayanto dkk, Analisis Kebijakan Pendidikan: Kajian Teoritis, Eksporatif, Dan Aplikatif, CV Cendikia Press, Bandung: CV Cendikia Press, 2018.
Darwis A. Soelaiman, Kurikulum Aceh, Banda Aceh: Majelis Pendidikan Aceh, 2018.
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210302130004-532-612629/jokowi-cabut-perpres-izin-investasi-miras
Humas. Acehprov, “Aceh Terapkan Stickering Mobil Pemakai BBM Bersubsidi,” 2020, http://humas.acehprov.go.id/aceh-terapkan-stickering-mobil-pemakai-bbm-bersubsidi/.
Kamal Alamsyah, Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi, Bandung: Media Citra, 2016.
Kamal Alamsyah, Kebijakan Publik Konsep Dan Aplikasi, Bandung: Media Citra, 2016.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Direktorat Pendidikan Kemnterian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2018.
Lembar Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Banda Aceh: Biro Hukum Setda Aceh, 2015.
Lembaran Aceh Nomor 12 Tahun 2014 tentang Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, (Banda Aceh: Biro Hukum Setda Aceh, 2014.
M. Irfan Islamy, Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara, Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
M. Sutapa, “Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Kebijakan Publik,” Jurnal Manajemen Pendidikan UNY, No. 02 (2008), 13.
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, Jakarta; Sekretariat Jenderal MPR RI, 2017.
Majelis Permusyawaratan Rakyat Repulik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2017.
Maskuri, “Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik Dalam Sistem Politik Di Indonesia,” Jurnal Pendidikan Islam Indonesia Vol 2, No. 1 Oktober (2017), 79.
Muhammad Ichsan, “Psikologi Pendidikan dan Ilmu Mengajar,” Jurnal Edukasi: Jurnal Bimbingan Konseling Vol 2, No. 1 (2016), 62.
Nazamuddin, Pendanaan Pendidikan Aceh Melalui Dana Otonomi Khusus, dalam Pendidikan Aceh: Dinamika dan Harapan, Yogyakarta: Penerbit Pale Media Prima dan Majelis Pendidikan Aceh (MPA), 2020.
Pemerintah Aceh, Penjelasan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Banda Aceh: Biro Hukum Pemerintah Aceh, 2014.
Pemerintah Aceh, Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Aceh, Banda Aceh: Biro Hukum Setda Aceh, 2015.
Pemerintah Aceh, Qanun Aceh Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Aceh, Banda Aceh: Biro Hukum Setda Aceh, 2014.
Pemerintah Aceh, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Banda Aceh: Biro Hukum Setda Aceh, 2006.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Penyelengaraan Ujian Nasional Yang Diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional.
Rahmad Syah Putra, Reza Hendra Putra, Amirul Haq RD, Konsepsi Ideal Darussalam dalam Perspektif A. Hasjmy sebagai Pusat Pendidikan Islam, dalam Adabiya, Volume 22 No. 2 Agustus (2020), 1-10.
Rahmad Syah Putra, Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan pada SMA Negeri 3 Meulaboh, dalam Jurnal Administrasi Pendidikan Vol. 5 Nomor 3 Agustus (2017), 163-164.
Riant Nurgoho, Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi /D. Riant Nugroho Jakarta: Elex Komputerindo, 2009.
Ruqaiyah & Rahmad Syah Putra, Pendidikan sebagai Investasi Sumber Daya Manusia untuk Mengelola Sumber Daya Alam, dalam Aceh 2021: Sumber Daya Alam dan Politik, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2021.
Sahya Anggara, Pengantar Kebijakan Publik, Bandung: Pustaka Setia, 2016.
Shafiera Amalia, Analisis Implementasi Program Bank Sampah di Kota Yogyakarta, Jurnal Analis Kebijakan Vol 1, No. 2 (2017), 37.
Solichin Abdul Wahab, Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
Suharno, Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Yogyakarta: UNY Press, 2010.
Sujianto, Implementasi Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Praktik, Pekanbaru: Alaf Riau, 2008.
Taufiqurokhman, Kebijakan Publik, Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama Pers, 2014.
Tim Penelitian dan Pengembangan Bappeda Aceh, Kajian Analisis Mutu Pendidikan Aceh, Banda Aceh: Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Aceh, 2015.
Published
2021-08-04
Section
Articles