Urgensi Peran Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Dalam Penegakkan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang

Ida Rahma

doi:10.47498/maqasidi.vi.1311

Ida Rahma Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirudeng Meulaboh

DOI: https://doi.org/10.47498/maqasidi.vi.1311

Keywords: Transaksi Keuangan, Penegakan Hukum, Pidana Pencucian Uang

Abstract

Kejahatan ekonomi cukup menarik akhir-akhir ini. Jenis kejahatan yang merusak sendi-sendi kehidupan ekonomi bangsa semakin berkembang dan memperkaya partisipasi dunia. Kejahatan pencucian uang adalah salah satu dimensi baru kejahatan ekonomi. Pencucian uang adalah proses yang dilakukan untuk mengubah hasil kejahatan seperti korupsi, narkotika, perjudian, penyelundupan, dan kejahatan serius lainnya, dengan menggunakan layanan perbankan untuk uang yang berasal dari tindakan kriminal dengan maksud untuk menyembunyikan asal usul uang. Tentang pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menggantikan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Pengaturan tindak pidana pencucian uang cukup efektif baik dalam mengantisipasi maupun memerangi tindak pidana pencucian uang dengan cara menelusuri aliran dana di lembaga perbankan yang terkait dengan pengungkapan tindak pidana yang disita sekaligus juga mengkriminalisasi siapapun yang menerima arus kejahatan.

References

Ali, Achmad. (2008). Menguak Tabir Hukum. Bogor: Ghalia Indonesi.

Garnasih, Yenti (2013). Penanganan Kejahatan Aliran Dana Perbankan, Korupsi Dan Pencucian Uang, Makalah dIsampaikan pada symposium Nasional Mahupiki Kerjasama dengan FH Universitas Hasanudin, Makasar 18 – 19 Maret 2013.

Mahmud Marzuki, Peter (2010). Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Mardani (2009). Bunga Rampai Hukum Aktual, Bogor: Ghalia Indonesia.

Nurhadiyanto, Lucky (2009). Pola Pencucian Uang Hasil Perdagangan Narkoba dan Pembalakan Liar, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 6 No. 2.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles)

Peraturan Bank Indonesia Nomor Nomor 14/27/PBI/2012 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum

Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Pusat Pelaporan Analisis & Transaksi Keuangan (PPATK), Modul E-Learning 1 Pengenalan Anti Pencucian Uang Dan Pendanaan Terorisme. Jakarta : Jl.Ir.H.Djuanda No.35.

Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) (2003). Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bagi Penyedia Jasa Keuangan. Jakarta.

Rahardjo, Satjipto (2006). Ilmu Hukum, Cet VI. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Rajagukguk, Erman (2005). Rezim Anti Pencucian Uang Dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, Makalah Disampaikan pada Lokakarya “Anti Money Laundering” Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan 15 September 2005.

Rukmini, Mein (2006). Aspek-Aspek Hukum Pidana (Sebuah Bunga Rampai) Alumni Bandung.

Sitompul, Zulkarnain (2004). Tindak Pidana Perbankan Dan Pencucian Uang (money Laundering), Jurnal Reformasi Hukum Vol. VII No. 2.

Sulistia, Teguh dan Zurnetti, Aria (2012). Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sutendi, Adrian (2010). Hukum Perbankan, Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger,Likuidasi, dan Kepailitan. Jakarta: Sinar Grafika.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, LNRI Tahun 2002 Nomor 30 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, LNRI Tahun 2003 Nomor 108 yang diubah ketiga kali menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, LNRI Tahun 2010 Nomor 122.

Undang-Undang Nomor Nomor 10 tahun 1998 Tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 Tentang Perbankan, LNRI Tahun 1998 No. 1

Wignjosoebroto, Soetandyo (2013). Hukum Konsep dan Metode. Malang: Setara Press.

Yusuf, Muhammad (2011). Integritas Tanggung Jawab Profesionalisme Kerahasiaan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011. Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.