Analisis Pemanfaatan Dana Desa Bumi Sari Kabupaten Nagan Raya Berdasarkan Konsep Negara Kesejahteraan
Abstract
Negara kesejahteraan (welfare State) ialah suatu tujuan berdirinya sebuah negara sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 karena Negara lebih mengutamakan hak dari seluruh warganya, salah satu upaya pemerintah dalam melindungi dan memberikan hak kepada warganya ialah dengan di berikannya Dana Desa dari dasar Undang-undang Otonomi Desa memberikan hak untuk Kepala Desa dan perangkatnya untuk mengelola Keuangannya sendiri, adapun dalam penggunaan Dana Desa tersebut tidaklah lepas dari pengawasan, pengawasan Dana Desa tidak hanya dilakukan oleh pemerintahan namun juga harus di lakukan oleh masyarakat sehingga penggunaan Dana Desa berjalan sesuai dengan konsep Negara kesejahteraan sehingga seluruh masyarakat merasakan manfaat dari Dana Desa tersebut
References
Edi Suharto. 2005. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial. Bandung: Refika Adtama.
Efendi, S., & Hadana, E. S. (2021). Criminal Law And Social Development In Aceh. In PROCEEDINGS: Dirundeng International Conference on Islamic Studies (pp. 185-196).
Efendi, S., & Hadana, E. S. (2021). Hukum Pidana Dan Perkembangan Sosial Di Aceh. In PROCEEDINGS: Dirundeng International Conference on Islamic Studies (pp. 185-198).
Efendi, S., & Taran, J. P. (2022). Pemberdayaan Potensi Warga Gampong Ujong Drien–Aceh Barat Melalui Optimalisasi Penggunaan Sistem Informasi Gampong (SIGAP). Meuseuraya-Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1-7.
Firdaus, E. (2011). Badan Permusyawaratan Desa dalam Tiga Periode Pemerintahan di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum, 2(2).
Hendri, Z. (2017). Peranan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Desa. JAS (Jurnal Akuntansi Syariah), 1(2), 287-299.
Henri Simarmata. 2008. Negara Kesejahteraan Dan Globalisasi Pengembangan Kebijakan Dan Perbandingan Pengalaman. PSIK: Universitas Paradigma.
https://aceh.antaranews.com/berita/52702/dua-kades-dihukum-18-bulan-karena-korupsi-dana-desa
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/199693/permendesa-pdtt-no-7-tahun-2021
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40174/uu-no-11-tahun-2006
Maulana, J., Purnama, E., & Syabandir, M. (2018). Perimbangan Dana Otonomi Khusus Aceh Antara Provinsi Dan Kabupaten/Kota. Syiah Kuala Law Journal, 2(1), 18-38.
Myles, J., & Quadagno, J. (2002). Political Theories Of The Welfare State. Social service review, 76(1), 34-57.
Peter Mahmud Marzuki. 2010. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Persada.
Prayudi. 1981. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Ridwan, I. H. J., & Sudrajat, M. A. S. (2020). Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik. Nuansa Cendekia.
Saeful Anwar. 2004. Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Glora Madani Press.
Sarbini, S. H., Nugroho, S. S., & SH, M. (2023). Negara Kesejahteraan (Welfare State) Dalam Bingkai Pancasila. Penerbit Lakeisha.
Sodiq, A. (2015). Konsep kesejahteraan dalam islam. Equilibrium, 3(2), 380-405.
Sodiq, A. (2015). Konsep Kesejahteraan Dalam Islam. Equilibrium, 3(2), 380-405.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2003. Panduan Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persad.
Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: UI Press.
Sudarmanto, K. (2021). Hukum Administrasi Dan Sistem Peradilan Di Indonesia Yang Berkeadilan Sesuai Asas-Asas Pancasila. Jurnal Ius Constituendum, 6(2), 407-423.
Sujanto. 1986. Beberapa Pengertian Dibidang Pengawasan. Jakarta: Graha Indonesia.
Sukmana, O., Kurniawan, L. J., Masduki, M., & Abdussalam, A. (2015). Negara kesejahteraan dan pelayanan sosial. Intrans Publishing.
Syahnaz, A. Y. (2021). Korelasi Negara Kesejahteraan Dengan Demokratisasi Kehidupan Masyarakat sebagai Wujud Negara Paripurna. Spektrum Hukum, 18(1).
Yudi Latif. 2011. Negera Paripurna Historis, Rasionalitas Dan Aktualitas Pancasila, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Copyright (c) 2023 Mustafa Mustafa, Eza Aulia
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
