MENYELESAIKAN PERMASALAHAN QANUN JINAYAT ACEH
Abstract
Although it has not yet fully contained hudud sanctions, the rejection of the Jinayat Qanun still continues to the present. Some NGOS such as women solidarity, Institute Criminal Justice Reform (ICJR), LBH Jakarta, YLBHI, and contrast, continue to make efforts to make the Qanun Jinayat Aceh can be reviewed because it contradicts the Indonesian constitution UUD 1945 especially JinÄyah which contains ' UqÅ«bat ḥudÅ«d in the form of whip. On the other hand, the ACEH government through the Islamic Department gave rise to the discourse so that the death penalty could be applied in ACEH. The discourse indicates that there is a series of attempts to sanction in the Qanun Jinayat can insure ' UqÅ«bat ḥudÅ«d thoroughly. This article discusses the Battle of two discourse above to solve a series of issues against the ACEH Jinayat Qanun. Is it true Qanun Jinayat unconstitutional as is voiced, whether it is possible Qanun Jinayat contain death penalty until it contains the entire hudud article according to Fiqh Jinayat rules.
- Hak publikasi atas semua materi informasi yang tercantum dalam situs jurnal ini dipegang oleh dewan redaksi/editor dengan sepengetahuan penulis. Pengelola Jurnal akan menjunjung tinggi hak moral penulis.
- Aspek legal formal terhadap akses setiap informasi dan artikel yang tercantum dalam situs jurnal ini mengacu pada ketentuan lisensi Creative Commons Atribusi-Non Commercial-No Derivative (CC BY-NC-ND), yang berarti bahwa hanya dengan izin penulis, informasi dan artikel Jurnal AT-TASYRI' dapat didistribusikan ke pihak lain dengan tanpa merubah bentuk aslinya untuk tujuan non-komersial.
- Setiap terbitan Jurnal AT-TASYRI', baik cetak maupun elektronik, bersifat open access untuk tujuan pendidikan, penelitian, dan perpustakaan. Di luar tujuan tersebut, penerbit atau pengelola jurnal tidak bertanggung jawab atas terjadinya pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pembaca atau pengakses.