CONSTITUO : Journal of State and Political Law Research

TUHA PEUT SEBAGAI LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA MASYARAKAT ACEH UTARA DAN KOTA LHOKSEUMAWE

Tasrizal Tasrizal, Mahdi Mahdi — Mon, 29 Jul 2024 00:00:00 +0000

The purpose of this study is to describe the beliefs of the people of North Aceh and the City of Lhokseumawe towards the dispute resolution decided by Tuha Peut as a gampong traditional institution and to describe the prospects of Tuha Peut as a customary institution in dispute resolution in the future. The research method used in this study is descriptive qualitative with a socio-legal approach. The main target in this research is the Tuha Peut institution in North Aceh and Lhokseumawe City. Data collection techniques are carried out through interviews, observation and documentation. Data processing is carried out by distributing data sets based on a predetermined problem formulation. Data analysis is in accordance with the research specifications, the existing data will be analyzed qualitatively, namely grouping the data and retelling it in the description. The results of the study indicate that the trust of the people of North Aceh and Lhokseumawe City towards dispute resolution shows that there are people who are a little distrustful, less trusting. However, more people believe in the dispute decision made by Tuha Peut because it can be scientifically justified. The prospect of Tuha Peut as a customary institution in resolving disputes in the future is very strategic because it has been regulated in Qanun No. 4 of 2003 concerning the Mukim Administration in the Province of Nanggroe Aceh Darussalam, Qanun No. 5 of 2003 concerning the Inner Village Government of Nanggroe Aceh Darussalam Province, and Qanun Number 10 of 2008 concerning the Guidance of Customary Life and Customs. However, in its development, Tuha Peut according to its functions and authorities, coupled with the ability and charisma, future prospects will shine more and have strong strength in a village.

PERAN KEUCHIK DALAM PEMBANGUNAN KAMPUNG TELUK AMBUN KECAMATAN SINGKIL KABUPATEN ACEH SINGKIL

Rahmat Syafrizaldi, Fedry Saputra, Roni Hidayat — Mon, 29 Jul 2024 00:00:00 +0000

The Keuchik/Village Head is the one who sets the wheels in motion to organize village government, carry out village development, foster village community, and empower village community. The Keuchik has the authority to lead the implementation of village government and carry out other authorities in accordance with statutory regulations. In this research, an in-depth analysis was carried out on the role of Keuchik in the development of Teluk Ambun Village, Singkil District, Aceh Singkil Regency. The research uses qualitative research methods with a descriptive approach. In this research, it is described and analyzed in more depth regarding the topics raised. The Keuchik's Role in the Development of Teluk Ambun Village, Singkil District, Aceh Regency. Singkil has carried out his duties and roles well as expected, both as a motivator, mobilizer and facilitator. The role of the keuchik is very important in determining the progress of the development of Teluk Ambun Village. The obstacles found in the community's participation in the village are still less active. The low level of education in Teluk Ambun Village is one of the reasons for the lack of involvement of the village community in development, the village community believes that the task of village development is only delegated to the Keuchik and the apparatus as a whole without any community intervention. Apart from educational factors, work is also an obstacle that the keuchik finds in development in Teluk Ambun Village.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGELOLAAN ASET-ASET GAMPONG (Studi Kasus Gampong Paya Baro Kabupaten Aceh Jaya)

Sari Yulis, Budi Handoyo, Sri Dwi Friwarti — Mon, 29 Jul 2024 00:00:00 +0000

Gampong assets are items belonging to the gampong that originate from the Gampong's original assets, purchased or obtained at the expense of the Gampong Revenue and Expenditure Budget (APBG) or the acquisition of other legal rights. The purpose of this research problem formulation is (1) to find out how the assets of Gampong Paya Baro are managed, and (2) to find out how effective the management of Gampong Paya Baro's assets is in terms of the juridical aspect in managing the assets of Gampong Paya Baro. This research uses qualitative field research methods. The types of data in this research are secondary data (library) and primary data (field). Data collection techniques are interviews and documentation. Data processing and analysis techniques include data reduction, data presentation, drawing conclusions and guidelines for writing a thesis. Based on the results of this research (1) the assets of Gampong Paya Baro consist of oil palm plantations, Kede-kede Gampong, Hand Tractors, Fish Shelters, Rice Threshers, and Teratak along with Chairs. The management of the assets of Gampong Paya Baro, Teunom District, Aceh Jaya Regency has not been fully implemented using Transparency (openness, honesty and clarity), Accountability (Responsibility), and Participation (cooperating) carried out by the gampong government and the Gampong Paya Baro community. (2) The effectiveness of the management of gampong assets is reviewed from a juridical aspect, Aceh Jaya Regency Qanun Number 4 of 2018 concerning Gampong Government states that the management of gampong assets is the authority of the Keuchik to gampong officials. Based on this Qanun, the effectiveness of managing the assets of Gampong Paya Baro has not been carried out effectively

PENGARUH BUDAYA DAN ADAT DALAM PENYELESAIAN EKONOMI SYARIAH DI ACEH PASCA MOU HELSINKI DARI PERSPEKTIF HUKUM

Bukhari Bukhari, Anwar Anwar, Chaliddin Chaliddin — Mon, 19 Aug 2024 03:34:29 +0000

Pasca penandatanganan Memorandum of Understanding (MOU) Helsinki pada 2005, Aceh mengalami transformasi signifikan dengan penguatan otonomi khusus, termasuk penerapan syariat Islam dalam aspek ekonomi. Artikel ini menganalisis pengaruh budaya dan adat istiadat Aceh terhadap implementasi dan penyelesaian sengketa dalam sistem ekonomi syariah. Dalam konteks ini, lembaga adat seperti Majelis Adat Aceh (MAA) dan tokoh adat berperan penting dalam mediasi konflik, bekerja sama dengan lembaga syariah seperti Mahkamah Syar'iyah. Pendekatan mediasi dan musyawarah yang mengintegrasikan nilai-nilai adat dan syariah menunjukkan efektivitas dalam menyelesaikan sengketa ekonomi. Studi kasus spesifik di Aceh mengilustrasikan bagaimana konflik bisnis dan keuangan dapat diselesaikan secara damai melalui intervensi adat dan ulama. Hasil analisis menunjukkan bahwa pendekatan yang menggabungkan nilai-nilai lokal dengan prinsip-prinsip Islam menciptakan sistem penyelesaian sengketa yang adil dan berkelanjutan. Meskipun menghadapi tantangan seperti potensi konflik dengan hukum nasional dan perbedaan interpretasi syariah, model Aceh menawarkan pelajaran penting bagi wilayah lain dalam mengharmonisasikan modernisasi ekonomi dengan identitas kultural dan religius. Integrasi budaya dan adat dalam hukum syariah di Aceh pasca-MOU Helsinki membuktikan relevansi dan keberlanjutannya dalam konteks kontemporer.

SENGKETA TUMPANG TINDIH SERTIFIKAT LAHAN BPN KUBU RAYA TERIMA 30 TUNTUTAN PTUN

Pinkan Putri Ramadanti — Mon, 19 Aug 2024 03:35:01 +0000

Pendaftaran tanah bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan hak milik atas tanah. Namun kenyataannya justru sebaliknya, karena banyak masalah yang terkait dengan bukti kepemilikan tanah yang tumpang tindih. Adanya tumpang tindih kepemilikan tanah dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi penggugat. Salah satu kasus tumpang tindih sertifikat tanah terjadi di Kecamatan Sungai Raya, Kakap, Ambawang dan Rasau Jaya. Namun, kini BPN Kubu Raya sibuk memetakan dan menyelesaikan beberapa kasus yang tumpang tindih. Adapun kasus tumpang tindih akta yang sampai ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) jumlahnya sekitar 30 proses. Oleh karena itu, Kepala Kantor BPN Kubu Raya mulai melakukan pendataan dan verifikasi wilayah tumpang tindih, serta orang-orang yang mengajukannya. Untuk menyelesaikan perselisihan, data harus diperiksa di lapangan untuk mengetahui lebih jauh tentang tanah yang diajukan untuk sertifikat, serta dalam kasus survei sejarah tanah. Penyelesaian sengketa sedapat mungkin harus bersifat konsultatif karena banyak keuntungan yang dapat diperoleh antara lain proses yang singkat dan tidak berbelit-belit, biaya yang relatif lebih murah dan juga waktu yang relatif lebih singkat dibandingkan penyelesaian sengketa melalui jalur hukum.

PRINSIP SYURA DALAM PEMBENTUKAN KEBIJAKAN PUBLIK MENURUT HUKUM ISLAM

Sumardi Efendi — Mon, 19 Aug 2024 00:00:00 +0000

Penelitian ini mengkaji prinsip syura (musyawarah) dalam pembentukan kebijakan publik menurut hukum Islam. Syura adalah mekanisme pengambilan keputusan kolektif yang memiliki akar kuat dalam tradisi Islam, berfungsi untuk menjamin partisipasi masyarakat dan keadilan dalam proses legislasi dan pemerintahan. Pendahuluan penelitian ini menyoroti pentingnya syura dalam sistem politik Islam dan relevansinya dalam konteks kebijakan publik modern. Tujuan penelitian adalah untuk memahami bagaimana prinsip syura dapat diintegrasikan dalam pembentukan kebijakan publik yang adil dan berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan kualitatif, di mana sumber-sumber primer dan sekunder mengenai syura dan hukum Islam dianalisis secara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip syura menawarkan kerangka kerja yang inklusif, berorientasi pada keadilan, dan memungkinkan partisipasi masyarakat secara luas dalam pengambilan keputusan publik. Kesimpulannya, penerapan syura dalam kebijakan publik tidak hanya sesuai dengan nilai-nilai Islam tetapi juga relevan dalam menjawab tantangan-tantangan modern dalam tata kelola pemerintahan, terutama dalam menciptakan kebijakan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan penerapan syura sebagai model ideal dalam pembentukan kebijakan publik di negara-negara dengan mayoritas Muslim.