CONSTITUO : Journal of State and Political Law Research

Tinjauan Hukum atas Pungli dalam Layanan SIM: Kasus Maladministrasi di Polresta Serang

Wulan Roma Tua, Zalfa Adzkia Ramadhani, Laura Gracella, Febri Febrian — Mon, 02 Jun 2025 10:04:27 +0700

Penelitian ini mengevaluasi praktik pungutan liar (pungli) dalam pelayanan pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Polresta Serang. Meskipun sudah ada regulasi dan prosedur resmi, pungli masih terjadi baik oleh oknum petugas secara langsung maupun melalui calo. Dengan pendekatan yuridis sosiologis, hasil penelitian menunjukkan bahwa pungli merupakan penyalahgunaan wewenang yang melanggar prinsip pelayanan publik dan memperkuat budaya korupsi mikro. Upaya pemberantasan melalui Satgas Saber Pungli dan digitalisasi layanan belum optimal karena lemahnya pengawasan, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Diperlukan reformasi menyeluruh melalui penguatan hukum, pemberdayaan masyarakat, dan penanaman budaya integritas untuk mewujudkan pelayanan publik yang bersih dan adil.

Kajian Yuridis Larangan Pekerja Anak Dalam Pasal 68 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003

Mon, 02 Jun 2025 10:16:24 +0700

Pada kajian ini membahas secara yuridis ketentuan larangan pekerja anak dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang secara tegas melarang pengusaha memperkerjakan anak di bawah usia 18 tahun. Larangan ini tidak berdiri sendiri, melainkan harus dipahami secara integral dengan Pasal 69 dan 70 yang memberikan pengecualian terbatas dalam bentuk pekerjaan ringan dan aktivitas pendidikan. Studi ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum, prinsip perlindungan anak, serta sinkronisasi antara hukum nasional dan instrumen internasional seperti Konvensi ILO No. 138, No. 182, dan Konvensi Hak Anak (CRC). Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan metode deskriptif-analitis yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun regulasi Indonesia telah sejalan dengan standar internasional, implementasinya masih menghadapi tantangan serius, seperti lemahnya penegakan hukum, minimnya pengawasan di sektor informal, dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak anak. Selain itu, dampak pekerja anak terhadap tumbuh kembang fisik, emosional, dan pendidikan sangat signifikan dan dapat menghambat masa depan anak. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi turunan, peningkatan koordinasi antar lembaga, serta pendekatan transformatif yang mencakup edukasi publik, jaminan sosial bagi keluarga miskin, dan perluasan akses pendidikan. Dengan demikian, pelaksanaan Pasal 68 dapat berjalan lebih efektif sebagai instrumen perlindungan anak dalam sistem ketenagakerjaan nasional.

Transformasi Digital dalam Pelayanan Publik: Tinjauan Yuridis terhadap SPBE di Indonesia

Mon, 02 Jun 2025 10:19:52 +0700

Transformasi digital dalam sektor pemerintahan merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan publik. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia menjadi wujud komitmen pemerintah dalam reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Artikel ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis landasan hukum SPBE serta tantangan implementatif di tingkat pusat dan daerah. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun telah tersedia regulasi seperti Perpres No. 95 Tahun 2018, UU ITE, dan UU Perlindungan Data Pribadi, hambatan teknis, budaya birokrasi, dan ketimpangan infrastruktur masih menjadi kendala utama. Studi kasus dari beberapa daerah menunjukkan adanya inovasi pelayanan digital, tetapi belum seluruhnya terintegrasi secara optimal. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan SPBE sangat ditentukan oleh kolaborasi antarinstansi, literasi digital masyarakat, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta dukungan regulasi yang adaptif dan operasional. Oleh karena itu, keberlanjutan SPBE memerlukan sinergi antara kebijakan, teknologi, dan partisipasi publik demi mewujudkan pemerintahan digital yang inklusif dan berdaya saing.

Pertanggungjawaban Pejabat Publik dalam Keputusan Administratif yang Merugikan Masyarakat: Antara Unsur Maladministrasi dan Perdata

Mon, 02 Jun 2025 10:24:11 +0700

Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban hukum pejabat publik di Indonesia terkait dengan keputusan administratif yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat, dengan fokus pada persinggungan antara maladministrasi dan tanggung jawab perdata. Keputusan administratif yang dibuat oleh pejabat publik terkadang dapat menyimpang dari standar hukum yang telah ditetapkan dan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat. Penyimpangan semacam itu dapat dikategorikan sebagai maladministrasi, yang ditandai dengan tindakan yang sewenang-wenang, tidak adil, atau tidak sesuai dengan prosedur hukum. Ketika tindakan-tindakan tersebut menyebabkan kerugian materiil maupun immateriil bagi individu atau kelompok, muncul pertanyaan mengenai sejauh mana tanggung jawab hukum pejabat tersebut. Makalah ini mengeksplorasi kerangka hukum di Indonesia yang mengatur permasalahan tersebut, dengan menganalisis mekanisme yang memungkinkan pejabat publik dimintai pertanggungjawaban atas keputusan yang mereka buat. Studi ini juga membahas peran lembaga pengawas dan upaya hukum yang tersedia bagi pihak-pihak yang dirugikan

Efektivitas Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Menghindari Tumpang Tindih Regulasi di Indonesia

Mon, 02 Jun 2025 10:26:00 +0700

Harmonisasi peraturan perundang-undangan merupakan upaya sistematis untuk menyelaraskan norma hukum agar tidak terjadi konflik, tumpang tindih, atau kekosongan hukum antar peraturan di berbagai tingkat dan sektor. Dalam konteks sistem hukum Indonesia yang kompleks dan majemuk, proses harmonisasi menjadi sangat penting guna menjamin kepastian hukum, keadilan, serta efektivitas pelaksanaan kebijakan publik. Namun, hingga kini masih ditemukan berbagai permasalahan seperti disharmonisasi secara vertikal dan horizontal, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta rendahnya kualitas pembentukan peraturan yang tidak selalu sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Penyebab disharmonisasi meliputi tumpang tindih kewenangan, keterbatasan sumber daya, serta minimnya evaluasi terhadap regulasi yang ada. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif, seperti penguatan peran lembaga harmonisasi, peningkatan kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi informasi, serta perencanaan legislasi yang lebih partisipatif dan berbasis kebutuhan. Melalui langkah-langkah tersebut, harmonisasi diharapkan mampu mendorong terbentuknya sistem hukum nasional yang lebih konsisten, efektif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Peran Ombudsman Republik Indonesia Dalam Menjamin Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Atas Praktik Maladministrasi Dalam Pemerintahan

Mon, 02 Jun 2025 10:35:58 +0700

Penelitian ini membahas peran strategis Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dalam menjamin perlindungan hukum terhadap masyarakat atas tindakan maladministrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Maladministrasi dalam pelayanan publik merupakan persoalan serius yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap negara dan menyebabkan pelanggaran hak-hak dasar warga negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai bentuk maladministrasi, dampaknya terhadap masyarakat, serta peran Ombudsman RI sebagai lembaga pengawas independen dalam menindaklanjuti laporan masyarakat dan menjamin keadilan administratif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus, serta didukung oleh data sekunder berupa literatur hukum, laporan resmi Ombudsman, dan data primer seperti peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Ombudsman RI semakin kuat seiring perubahan regulasi, di mana Ombudsman tidak hanya sebagai lembaga pemberi pengaruh, tetapi juga sebagai lembaga yang memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan secara inisiatif, menghadirkan saksi secara paksa, memberikan rekomendasi yang bersifat final dan mengikat, hingga memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif. Selain itu, penelitian ini juga menekankan pentingnya penguatan regulasi dan dukungan politik guna meningkatkan efektivitas pengawasan oleh Ombudsman, sehingga pelayanan publik di Indonesia dapat berjalan sesuai prinsip good governance dan negara hukum yang demokratis.

Tanggung Jawab Administratif Pemerintah Daerah dalam Pengawasan Izin Lingkungan

Mon, 02 Jun 2025 10:39:49 +0700

Kerusakan lingkungan merupakan ancaman besar terhadap pembangunan berkelanjutan, terutama di daerah dengan tata kelola lingkungan yang lemah. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab penting dalam pengawasan izin lingkungan untuk menjamin kepatuhan hukum dan keberlanjutan ekologis. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif berdasarkan data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, literatur akademik, dan dokumen kebijakan. Analisis dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Pemerintah daerah memiliki kewenangan administratif dalam pengawasan izin lingkungan berdasarkan regulasi nasional, seperti Undang-Undang No. 32 Tahun 2009. Mekanisme pengawasan mencakup penyusunan RPLH, inspeksi oleh Dinas Lingkungan Hidup, evaluasi kepatuhan, serta sanksi administratif, mulai dari teguran hingga pencabutan izin. Namun, pelaksanaan pengawasan menghadapi tantangan, termasuk keterbatasan SDM, tumpang tindih regulasi, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Reformasi regulasi melalui UU Cipta Kerja mempersempit kewenangan daerah, memperlemah penegakan hukum. Diperlukan peningkatan kapasitas aparatur, pemanfaatan teknologi, serta kolaborasi antar lembaga dan masyarakat. Pengawasan izin lingkungan yang efektif memerlukan pendekatan terintegrasi dan partisipatif untuk menjamin keberlanjutan lingkungan jangka panjang.

Problematika Penerapan Sanksi Administratif Dalam Penertiban Bangunan Liar Di Kawasan Kota Bekasi

Bella Clara Roito, Agnia Nazhiah, Alifa Nasywa, Muhammad Raid Arrasyid — Mon, 02 Jun 2025 10:41:32 +0700

Kondisi bangunan liar di kawasan perkotaan menjadi permasalahan yang kompleks dan dapat berdampak pada tata ruang yang tidak teratur, penurunan kualitas lingkungan, serta terganggunya fungsi ruang publik. Pemerintah telah mengatur berbagai sanksi administratif sebagai ketentuan hukum dalam menertibkan bangunan liar. Namun, pada implementasinya masih menghadapi berbagai kendala yang menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menegakkan hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika penerapan sanksi administratif dalam penertiban bangunan liar di kawasan perkotaan, dan mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh otoritas terkait. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan didukung dengan studi kasus serta analisis terhadap peraturan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun rangkaian aturan hukum telah tersedia, penerapan sanksi administrasi seringkali terhambat oleh lemahnya koordinasi antarinstansi, tumpang tindih regulasi, keterbatasan sumber daya, serta konflik sosial yang terjadi karena banyak bangunan liar yang dibangun oleh masyarakat berpenghasilan rendah yang membutuhkan tempat tinggal. Selain itu, perbuatan penyimpangan seperti lemahnya penegakan hukum juga dapat memperburuk efektivitas kebijakan penertiban. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlu adanya penguatan mekanisme penerapan sanksi administratif yang berdasarkan pada integrasi kebijakan, transparansi proses hukum, dan partisipasi aktif masyarakat. Dengan demikian, penertiban bangunan liar dapat berjalan secara adil, tertib, dan berkelanjutan demi menciptakan kawasan perkotaan yang layak huni dan tertata.

Dualisme Kewenangan Pemerintahan Daerah di Kalimantan Selatan: Kajian Hukum atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Dimas Sis Tiarridza — Tue, 10 Jun 2025 19:45:50 +0700

Penelitian ini membahas fenomena dualisme kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan Selatan sebagai akibat dari implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peralihan kewenangan dalam sektor-sektor strategis seperti kehutanan, energi dan sumber daya mineral, serta pelayanan publik dari kabupaten/kota ke provinsi menimbulkan berbagai permasalahan di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi pustaka untuk menganalisis inkonsistensi regulasi dan kelemahan dalam desain institusional penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selain belum siapnya kelembagaan daerah dalam menerima peralihan kewenangan, ketiadaan mekanisme penyelesaian konflik antarpemerintah daerah juga memperburuk pelaksanaan otonomi. Penyelesaian sengketa kewenangan yang bersifat informal dan tidak berbasis hukum menciptakan ketidakpastian serta menurunkan efektivitas pelayanan publik. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi hukum pemerintahan daerah yang menegaskan batas kewenangan, memperkuat koordinasi antarpemerintah, serta menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan mengikat agar pelaksanaan otonomi dapat berjalan selaras dengan prinsip efektivitas dan keadilan.

Perkembangan Produk Parfum Inspired By: Legalitas Izin Edar Produksi Parfum Inspired

Lia Yati, Achi Yasmin Siagian — Tue, 10 Jun 2025 20:12:50 +0700

Parfum Inspired by merupakan produk wewangian lokal yang terinspirasi dari aroma parfum high-end internasional. Popularitasnya meningkat pesat di tengah masyarakat, terutama di kalangan konsumen muda yang menginginkan alternatif murah dari parfum bermerek. Namun, tren ini memunculkan isu hukum mengenai legalitas izin edar dan potensi pelanggaran hak kekayaan intelektual. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta regulasi teknis dari BPOM mengenai izin edar kosmetik. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dari buku, jurnal, serta literatur hukum lainnya. Penelitian menemukan bahwa banyak produk parfum Inspired by yang beredar tanpa izin edar BPOM, dengan potensi pelanggaran terhadap hak merek dagang karena penggunaan identitas aroma dan penamaan yang menyerupai parfum asli. Meskipun berkontribusi pada pertumbuhan industri kreatif lokal, produk ini belum sepenuhnya memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Permasalahan legalitas parfum Inspired by menuntut kejelasan regulasi yang mengatur batas antara kreativitas dan pelanggaran hukum. Diperlukan peran aktif pemerintah dan edukasi kepada pelaku usaha agar industri parfum lokal dapat berkembang secara sah dan kompetitif. Parfum Inspired by mencerminkan potensi ekonomi dan inovasi di sektor UMKM, namun tetap membutuhkan kepastian hukum melalui izin edar resmi dan perlindungan hak kekayaan intelektual agar tidak merugikan konsumen maupun pemilik merek.

Social Media as Public Oversight: Implications for Law Enforcement and Social Justice

Alfin Dwi Novemyanto — Wed, 11 Jun 2025 00:00:00 +0700

The "No Viral No Justice" phenomenon indicates society's dependence on the pressure created by the virality of information on social media as a means to encourage law enforcement. In many cases, especially those involving violence, discrimination, or injustice against vulnerable groups, the spread of information via social media often becomes a primary motivator for law enforcement to take quicker action. This problem formulation is related to social media as a catalyst for social change in public oversight and the implications of social media in social engineering regarding law enforcement and social justice. This study uses a normative legal approach, case study data collection techniques, and data obtained from literature relevant to the research topic. The data presentation technique used is descriptive and thematic analysis. The use of social media for law enforcement oversight is an example of Social Engineering, where public pressure via social media aims to guide law enforcement agencies to expedite judicial processes and act more justly. The "No Viral No Justice" phenomenon demonstrates how social media can create urgent social pressure to ensure that justice is achieved, even when formal legal procedures take longer. In this context, social media acts as part of the Social Engineering mechanism, influencing the law to be more responsive to social justice demands. The implications of social media on law enforcement and social justice may include increased transparency and accountability, as well as impacts on social justice. With public pressure via social media, the law enforcement process can become faster, more transparent, responsive, and prevent abuse of power.

Hak Pilih Perempuan Dalam Sistem Demokrasi dan Hukum Tata Negara Islam

Bukhari Bukhari, Anwar Anwar — Wed, 11 Jun 2025 00:00:00 +0700

Women's voting rights are part of human rights guaranteed by modern democratic systems and the Indonesian Constitution. However, women's political participation is often hindered by social, cultural, and conservative religious interpretations. This article aims to analyze women's suffrage from two perspectives: the constitutional democratic system and Islamic constitutional law. The study employs a normative-juridical approach through literature review of both positive legal documents and classical as well as contemporary Islamic texts. The findings show that the Indonesian Constitution—particularly the 1945 Constitution and the Election Law—ensures equal political rights without gender discrimination. From the Islamic perspective, although some classical scholars rejected women's political roles based on certain hadiths, many contemporary scholars permit their participation based on maqasid al-shari'ah, such as justice and public interest (maslahah). Islamic history also records women's involvement in significant events like the Pledges of Aqabah and Ridwan. This article recommends a contextual reinterpretation of religious texts so they do not become barriers to women's political engagement. Thus, women's suffrage can be legitimately accepted in both the constitutional democratic system and a progressive, inclusive interpretation of Islamic constitutional law.