CONSTITUO : Journal of State and Political Law Research

KEPEMIMPINAN NABI MUHAMMAD SAW SEBAGAI KEPALA NEGARA: FONDASI KEPEMIMPINAN DAN PEMERINTAHAN ISLAMI

Usman Hamid Sayfulloh, Afrizal Afrizal, Sawaludin Sawaludin — Tue, 03 Dec 2024 05:53:00 +0000

Penelitian ini membahas kepemimpinan Nabi Muhammad SAW sebagai kepala negara, menyoroti prinsip-prinsip yang menjadi fondasi pemerintahan Islami dan relevansinya dalam konteks modern. Latar belakang penelitian ini adalah kebutuhan akan model kepemimpinan yang etis dan adil dalam pemerintahan. Nabi Muhammad SAW bukan hanya pemimpin agama, tetapi juga seorang kepala negara yang mengelola Madinah dengan sistem politik dan hukum yang mengedepankan keadilan, kesejahteraan sosial, dan toleransi antarumat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis prinsip-prinsip kepemimpinan yang diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW serta menilai pengaruhnya terhadap pembentukan pemerintahan Islami. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, dengan menganalisis berbagai literatur terkait kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dari kitab-kitab sejarah, hadis, serta kajian-kajian ilmiah tentang pemerintahan Islami. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan Nabi Muhammad SAW ditandai oleh nilai-nilai integritas, keadilan, musyawarah, dan tanggung jawab sosial, yang berkontribusi pada stabilitas dan keadilan di Madinah. Prinsip-prinsip ini menjadi inspirasi bagi sistem pemerintahan yang adil dan inklusif di dunia Islam maupun global. Kesimpulannya, kepemimpinan Nabi Muhammad SAW sebagai kepala negara memberikan model pemerintahan yang berfokus pada keadilan dan kesejahteraan bersama, yang relevan untuk diterapkan dalam konteks modern. Penelitian ini diharapkan memperkaya literatur kepemimpinan Islami serta menjadi referensi bagi pengembangan sistem pemerintahan etis dan berintegritas.

Penyalahgunaan Dana Desa Dihubungkan Dengan Akuntabilitas Dalam Pemerintahan Desa (Studi Kasus Desa Gampong Piyeung Lhang)

Farhan Rizaldi Manshurin, Mochammad Zydhan Chandra Saputra — Fri, 13 Dec 2024 12:48:10 +0000

Di Indonesia, akuntabilitas pemerintahan desa telah dirusak oleh penyalahgunaan dana desa. Desa, sebagai masyarakat hukum dengan otonomi pengelolaan keuangan yang diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014, memainkan peran penting dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Namun, transparansi dan akuntabilitas sering terjadi dalam penggunaan dana desa. Hal ini terbukti di Desa Gampong Piyeung Lhang, Kecamatan Montasik, Aceh Besar, di mana mantan kepala desa diduga menyalahgunakan dana desa tanpa melibatkan perangkat desa dan mengabaikan pertanggungjawaban yang cukup. Kasus ini menunjukkan ketidakpercayaan publik dan kurangnya pengawasan dan keterampilan aparatur desa dalam mengelola dana desa. Pendekatan normatif digunakan dengan data dari studi kepustakaan, seperti buku, undang-undang, dan artikel jurnal. Sebuah analisis kualitatif dilakukan untuk mendapatkan pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan dana desa. Ini termasuk kekurangan sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, partisipasi masyarakat yang rendah, dan kepemimpinan kepala desa yang tidak akuntabel. Hasilnya menunjukkan bahwa kekurangan kemampuan teknis aparat desa, kurangnya partisipasi masyarakat, dan kurangnya pengawasan dari pemerintah daerah dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyebabkan akuntabilitas yang rendah dalam pengelolaan keuangan desa. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang lebih baik, dan peningkatan budaya transparansi untuk mencegah korupsi dan menciptakan pengelolaan keuangan desa yang bertanggung jawab untuk kemakmuran masyarakat desa adalah beberapa rekomendasi yang diajukan.

Inklusivitas Pembentukan Undang-Undang Kesejahteraan Sosial dalam Rangka Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs)

Fri, 13 Dec 2024 15:23:12 +0000

Melalui pendekatan yang inklusif, partisipatif, dan berorientasi pada SDGs, Indonesia dapat masih mengalami defisiensi terhadap kebijakan dan implementasi Undang-Undang Kesejahteraan Sosial yang harus menyesuaikan dinamika sosial dan keadilan distributif dihasilkan tidak hanya menjawab kebutuhan saat ini, tetapi juga menciptakan dasar yang kuat untuk pembangunan berkelanjutan di masa mendatang. Rumusan masalah berkaitan dengan defisiensi undang-undang kesejahteraan sosial sebagai jaminan kehidupan yang layak dan bermartabat serta kebijakan pembaharuan hukum yang inklusif dan responsif dalam implementasi undang-undang kesejahteraan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif dan teknik pengumpulan data studi literatur. Jenis data dari sumber tertulis serta cara penyajian data menggunakan analisis tematik dan analisis hukum. Meskipun sejumlah kebijakan dan program kesejahteraan sosial sudah diterapkan, realisasi distribusi kesejahteraan yang adil dan merata masih mengalami hambatan, terutama di wilayah-wilayah yang lebih terpencil atau bagi kelompok rentan, terutama pada indikator kemiskinan, ketimpangan sosial, akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesempatan kerja. . strategi yang dapat diterapkan dalam pembaharuan hukum untuk menciptakan kebijakan kesejahteraan sosial yang inklusif dan responsif adalah peningkatan partisipasi publik dalam proses pembentukan kebijakan, pendekatan berbasis hak asasi manusia (ham), pemanfaatan teknologi digital untuk pelayanan sosial, penguatan sistem perlindungan sosial yang terintegrasi, penyesuaian dengan kebutuhan dan dinamika sosial ekonomi, penguatan kelembagaan dan kapasitas pemerintah daerah, pendekatan holistik dan interdisipliner, evaluasi dan penyesuaian kebijakan secara berkala, integrasi dengan tujuan sustainable development goals (SDGs), dan advokasi dan pendidikan publik.

Kontribusi Kerajaan Islam Andalusia Terhadap Perkembangan Bangsa Eropa Pada Abad Pertengahan

Arfah Ibrahim — Thu, 26 Dec 2024 16:23:32 +0000

Kerajaan Islam Andalusia merupakan peradaban Islam pertama di Spanyol pada abad pertengahan yang memiliki kontribusi besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di Eropa. Selama 7 abad berada di Spanyol, telah melahirkan para cendekiawan Muslim seperti Ibnu Khaldun, Ibnul al-Khatib Ibnu Thufail, Ibnu Arabi, Ibnu Rusyd dan lainnya. Dari peninggalan arsitekturnya, Kerajaan ini tidak ada bandingannya dalam sejarah, bahkan masih bisa kita nikmati hingga hari ini, seperti istana al-Hamra, Rushafat di barat laut Cordoba, Mesjid Jami’, menara Giralda, dan lainnya. Umat Islam di Spanyol telah meraih kejayaan yang gemilang. Banyak prestasi yang telah mereka capai sehingga membawa pengaruh besar bagi kemajuan bangsa Eropa dan dunia, terutama pada perkembangan intelektual. Cordoba menjadi kota yang penuh dengan lentera pengetahuan yang memiliki banyak pustaka dan universitas-universitas yang mampu menyaingi Baghdad sebagai pusat peradaban Islam saat itu.

Kewenangan Rumah Tahanan di Indonesia dalam Kebijakan Penanganan Kelebihan Kapasitas (Overcrowded)

Jalaluddin, Syaibatul Hamdi, Dasmiyana — Thu, 26 Dec 2024 16:34:32 +0000

A prison or detention center (RUTAN) is a correctional institution that has an important role in developing prisoners so that they can re-adapt to society. However, a significant problem arises from the excess capacity or overcrowding that occurs in many prisons in Indonesia. This situation causes the available facilities, such as beds, sanitation and health services, to become inadequate. As a result, this affects the physical and mental condition of the prisoners, as well as hampering the success of the development program being implemented. Efforts to overcome existing problems, referring to the authority of detention centers, are important to be studied in order to understand the capacity of detention centers in carrying out their authority regarding excess capacity in correctional institutions. The research method used is a socio-legal approach, which is designed to address problems of social inequality, including due to the ineffectiveness of authority. As a conclusion, detention centers have dynamic authority in dealing with the problem of excess capacity of existing prisoners, this is outlined in the Minister of Law and Human Rights Regulation Number 11 of 2017 concerning the grand design for handling overcrowding in state detention centers and correctional institutions, explaining the solution. and stages and steps in dealing with Overcrowded itself.