CONSTITUO : Journal of State and Political Law Research

PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN MELALUI PERADILAN TUN: KAJIAN KASUS PERADILAN TUN MAKASSAR NO. 11/G/LH/2016/PTUN.Mks

Ahmad Rayhan — 2023-12-13

Peradilan TUN memiliki peran penting dalam menyelesaikan perselisihan yang
melibatkan tindakan atau keputusan pemerintah, termasuk keputusan yang dapat
berdampak pada lingkungan hidup. Penyelesaian kasus sengketa lingkungan akibat
dikeluarkannya KTUN dari pejabat yang berwenang dapat diselesaikan dengan
mengajukan gugatan pada Peradilan TUN. Dengan cara yaitu digugat oleh
Masyarakat atau perseorangan, dan organisasi yang bergelut bidang pelestarian
lingkungan hidup yang mewakili lingkungan hidup melalui Peradilan TUN. Namun
tuntutan terhadap keadilan lingkungan hidup melalui PTUN sering tidak berjalan
sesuai dengan harapan oleh masyarakat maupun organisasi lingkungan hidup.
Seperti yang terjadi pada kasus Peradilan TUN Makassar Nomor
11/G/LH/2016/PTUN.Mks yang melibatkan Gubernur Provinsi Makassar dan
WALHI. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode yuridis
normatif, sumber data pada penelitian ini yaitu bahan hukum primer, bahan hukum
sekunder serta bahan hukum tersier. Bahan hukum sekunder pada penelitian ini
meliputi yaitu: Putusan Peradilan TUN Makassar Nomor
11/G/LH/2016/PTUN.Mks, UUPPLH 32/2009 dan UU 51/ 2009 tentang Perubahan
Kedua Atas UU 5/1986 tentang Peradilan TUN Sebagaimana pasal 92 UU 32/2009
serta UU 5/1986. Putusan Peradilan TUN Makassar Nomor
11/G/LH/2016/PTUN.Mks, masih tidak memberikan hasil untuk rakyat yang
memperjuangkannya keadilannya, karena putusan yang diambil majelis hakim
cenderung bersifat formalistik positivistik karena hanya melihat objek gugatan
memenuhi kualifikasi KTUN yang dapat digugat ke Peradilan TUN atau tidak.

Implementasi Pembentukan Kabupaten Kota Layak Anak ( Kla ) Di Kabupaten Aceh Barat

Ratna Dewi — 2023-12-13

Implementasi pembentukan Kota Layak Anak (KLA) merupakan pembangunan lingkungan perkotaan yang ramah anak sebagai upaya pengarusutamaan hak anak. Pengarusutamaan hak anak merupakan suatu konsep yang dibuat oleh pemerintah sebagai suatu strategi dalam menentukan indikator- indikator hak anak dalam Kota Layak Anak (KLA). Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Implementasi Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Aceh Barat. Dan untuk mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung yang mempengaruhi Implementasi Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Aceh Barat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian ini menfokuskan pada implementasi pembentukan kota Layak Anak di Kabupaten Aceh Barat beserta faktor yang mendukung dan menghambat pembentukan kota layak anak (KLA) di Kabupaten Aceh Barat. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah, pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data. Hasil dari penelitian ini menunjukan implementasi pembentukan kota layak anak (KLA) di Kabupaten Aceh Barat sudah berjalan dengan Baik. Ada beberapa indikatator yang sudah ditetapkan dan sebagian besar sudah berjalan baik. Beberapa indikator tersebut telah di apresiasikan oleh dinas DP3AKB seperti,Akte kelahiran , kegiatan-kegiatan forum anak sehingga kabupaten Aceh Barat memperoleh predikan kota Layak anak di tingkat Pratama.

Peran Mahkamah Syar’iyah Dalam Pembinaan Adat Istiadat: Landasan Hukum Dan Dampak Sosial Di Masyarakat

Bukhari — 2023-12-13

Tulisan ini membahas peran penting Mahkamah Syar’iyah dalam pembinaan adat istiadat serta implikasinya terhadap masyarakat. Melalui landasan hukum yang kuat, Mahkamah Syar’iyah memegang peranan utama dalam membentuk dan menjaga adat istiadat dalam masyarakat berbasis nilai-nilai Islam. Analisis ini mencakup landasan hukum yang digunakan oleh Mahkamah Syar’iyah dalam mengembangkan adat istiadat, menjelaskan peran lembaga tersebut dalam melestarikan nilai-nilai budaya dan tradisi, serta mempertimbangkan dampak sosial yang timbul dari intervensi hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Melalui tinjauan ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih dalam mengenai kontribusi Mahkamah Syar’iyah dalam membina adat istiadat dan bagaimana hal ini berdampak dalam kehidupan sosial masyarakat.

Kewenangan dan Pengawasan Mahkamah Agung Atas Kode Etik Moral Hakim (Studi Kasus Pengadilan Negeri Meulaboh)

Budi Handoyo — 2023-12-13

Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang berdiri sendiri untuk menyelenggarakan peradilan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. Namun, status independen bagi hakim sama sekali tidak berarti hakim memberikan keputusan sesuka hatinya. Maka penting sekali pengawasan terhadap hakim dalam mengawasi kode etik dan moral hakim. Hakim sangat erat kaitannya dengan hukum atau supremasi hukum. Hakim adalah alat peradilan yang dianggap memahami hukum, yang di pundaknya dilimpahkan kewajiban dan tanggung jawab agar tegaknya hukum dan keadilan, baik berdasarkan tertulis maupun tidak tertulis (sidang suatu perkara diajukan dengan dalih bahwa hakim hukumnya tidak jelas atau tidak jelas), dan tidak boleh ada sesuatu pun yang bertentangan dengan asas dan sendi-sendi keadilan yang berlandaskan Tuhan Yang Maha Esa. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif atau hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kewenangan Mahkamah Agung dalam Pengawasan Kode Etik Hakim dilihat dari sistem pengawasan kode etik dan pedoman perilaku hakim yang terbagi menjadi dua bagian yaitu pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh Mahkamah Agung, sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh Komisi Yudisial. Cara hakim melaksanakan penerapan kode etik pada dasarnya menjalankan fungsi kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Dampak Kekuasaan Politik Terhadap Pejabat Struktural Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat

T. Rahmat Azhar — 2023-12-13

Pemerintahan daerah dijalankan atas dasar pemberian hak otonomi seluas- luasnya, seluruh peran pemerintahan dibidang administrasi Negara dilaksanakan oleh pemerintahan daerah, kecuali yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kekuasaan politik dan implementasi asas umum penyelenggaraan pemerintahan terhadap pejabat struktural dalam lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan untuk mengetahui proses pengangkatan dan mutasi pejabat struktural di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang penelitiannya dilakukan pada latar alamiah atau pada konteks dari suatu keutuhan, penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dampak kekuasaan politik terhadap pejabat struktural dalam lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Barat oleh Bupati selaku Pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat dan mutasi pejabat struktural ada yang tidak memenuhi syarat kualifikasi minimal yang terdiri atas pendidikan, pelatihan dan pengalaman.

Peran Camat Simeulue Barat Dalam Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19

Andika Pratama — 2023-12-13

Vaksinasi merupakan salah satu uapaya pemerintah untuk mencegah penularan covid-19 pada setiap individu masyarakat. Dengan adanya vaksin dapat memberikan antibody yang kuat sehingga dapat mencegah penularan covid-19 tersebut. Namun banyak masyarakat yang tidak mau melakukan vaksin terutama di Kecamatan Simeulue Barat. Untuk itu diperlukan peran seorang Camat untuk mengajak masyarakat di daerah ini untuk mau melaksanakan vaksinasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran camat dalam melaksanakan vaksinasi covid-19 di Kecamatan Simeulue Barat Kabupaten Simeulue dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi camat dalam pelaksanaan vaksinasi covid-19 di Kecamatan Simeulue Barat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini meliputi tahap mereduksi data (data reduction), menyajikan data (data display), dan menarik kesimpulan (conclusion). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Camat Kecamatan Simeulue Barat dalam vaksinasi covid-19 melakukan beberapa peran yaitu bekerjasama dengan pihak kesehatan dan tim Satgas Covid-19 dalam melaksanakan vaksinasi, melakukan sosialisasi vaksinasi covid-19 kepada masyarakat hal-hal yang perlu dilakukan oleh masyarakat untuk menghindari dari virus corona serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang manfaat vaksinasi dan memberikan himbauan kepada masyarakat untuk melaksanakan vaksinasi covid-19. Kendala yang dihadapi Camat Simeulue Barat dalam melaksanakan vaksinasi disebabkan karena kurang percaya masyarakat terhadap vaksinasi Covid-19 yang diberikan oleh pemerintah, ketakutan masyarakat terhadap efek yang ditimbulkan setelah vaksinasi Covid-19 terhadap tubuh penerima vaksin covid-19 tersebut dan karena banyaka tersebar berita-berita Hoak dari media sosial dan juga media massa.