Transformasi Digital dalam Pelayanan Publik: Tinjauan Yuridis terhadap SPBE di Indonesia
Abstract
Transformasi digital dalam sektor pemerintahan merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan publik. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia menjadi wujud komitmen pemerintah dalam reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Artikel ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis landasan hukum SPBE serta tantangan implementatif di tingkat pusat dan daerah. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun telah tersedia regulasi seperti Perpres No. 95 Tahun 2018, UU ITE, dan UU Perlindungan Data Pribadi, hambatan teknis, budaya birokrasi, dan ketimpangan infrastruktur masih menjadi kendala utama. Studi kasus dari beberapa daerah menunjukkan adanya inovasi pelayanan digital, tetapi belum seluruhnya terintegrasi secara optimal. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan SPBE sangat ditentukan oleh kolaborasi antarinstansi, literasi digital masyarakat, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta dukungan regulasi yang adaptif dan operasional. Oleh karena itu, keberlanjutan SPBE memerlukan sinergi antara kebijakan, teknologi, dan partisipasi publik demi mewujudkan pemerintahan digital yang inklusif dan berdaya saing.
References
Amrynudin, A. D. K., Dharmaningtias, D. S., Savira, E. M., Katharina, R., & Sejati, S. B. (2021). Kebijakan satu data Indonesia. Publica Indonesia Utama.
Arifin, Z., Subagja, I. K. ., & Hakim, A. . (2025). Digital Governance: Studi Kasus Digitalisasi Pelayanan Publik Terpadu di Kabupaten Serang. Jurnal Sosial Teknologi, 5(1), 1–19. https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v5i1.31861
Aushap, A., Naufal, M. L., Nurjaman, M., & Darmawan, I. (2023). Pengaruh Penerapan E-Government (SPBE) Melalui Penggunaan Aplikasi “Sakedap” Terhadap Efisiensi dan Efektivitas Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan Smart City (Studi Kasus Pelayanan Publik di Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung). Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, 1(5). https://doi.org/10.5281/zenodo.10324771
Boy, T., & Ariawan, A. (2023). Peran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan Hukum Telekomunikasi dalam SPBE di Indonesia. UNES Law Review, 6(2), 5533-5538. https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1379
Daaris, Y. Y., & Imam, S. (2024). Transformasi Digital dalam Pelayanan Publik: Pelajaran dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bima. JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan, 5(2), 244–255. https://doi.org/10.36418/syntaximperatif.v5i2.367
Darumurti, A., Atmojo, M. E., & Perdana, V. A. (2023). Design of Public Service Transformation in Kulon Progo Regency Towards Agile Governance Through Sistem Informasi Penanganan Stunting (Si Penting) Program. In E3S Web of Conferences (Vol. 440, p. 02003). EDP Sciences. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202344002003
DPMPTSP Kabupaten Bima, “Laporan Layanan Konsultasi Dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan Dan Non Perizinan Bulan: Januari S/D Desember 2021”, Bima: DPMPTSP
Efendi, S., Aris, A., Benuf, K., Rasiwan, I., Aribandi, Maesarini, I. W., & Miharja, E. (2025). Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. Akasa Law Center.
Hadi, F. U., Yuniningsih, T., & Larasati, E. (2023). Penerapan E-Government Melalui Aplikasi Dukcapil Smart di Kabupaten Bantul. Journal of Public Policy and Management Review, 12(3), 537-550. https://doi.org/10.14710/jppmr.v12i3.39856
Ilyasi, A. (2025). GOVERNANSI DIGITAL Transformasi Digital dalam Administrasi Publik. Penerbit Widina.
Kementerian PANRB, “Laporan Evaluasi SPBE Tahun 2024”,. Jakarta: Kementerian PANRB, 2024.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE, Jakarta: Kementerian PANRB, 2020.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Laporan Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2023. Kementerian PANRB, 2023.
Kencono, B. D., Putri, H. H., & Handoko, T. W. (2024). Transformasi Pemerintahan Digital: Tantangan dalam Perkembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia. JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 7(2), 1498-1506. https://doi.org/10.54371/jiip.v7i2.3519
Maryuni, S., Darmawan, D., Apriyani, E., Zesa, P., & Selpiani, W. (2024). Transformasi pelayanan digital terpadu dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M), 5(4), 1011-1028. https://doi.org/10.33474/jp2m.v5i4.22479
Mukhsinuddin, M., & Efendi, S. (2025). Influence of Islamic Law Principles on Human Resource Management. Jurnal Ilmiah Teunuleh, 6(1), 39–51. https://doi.org/10.51612/teunuleh.v6i1.183
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. (2018). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
Rencana induk SPBE Nasional, Kementrian PANRB, 2018.
Riris Katharina (ed.), “Pelayanan Publik & Pemerintahan Digital Indonesia”, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2021.
Rusdy, R. I. R., & Flambonita, S. (2023). Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) di pemerintah daerah untuk mewujudkan good governance. Lex Lata.
Setyawan, I. A., & Rahmawati, A. (2023). Analisis Implementasi Program Dukcapil Smart Sebagai Inovasi Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul. Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi, 11(1), 91-110. https://doi.org/10.34010/agregasi.v11i1.7144
Siti Marwiyah, “Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Era Digitalisasi”, Yogyakarta: Penerbit Widina, 2020.
Syamsiah Badruddin, Paisal Halim, Mary Ismowati, Suci Ayu Kurniah P, “Transformasi Digital dalam Pelayanan Publik”, Jakarta: Zahir Publishing, 2022.
Thoha, M. (2007). Birokrasi pemerintah Indonesia di era reformasi.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Jakarta: BPK RI, hlm. 1-35.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jakarta: BPK RI, hlm. 1–38.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Jakarta: BPK RI, hlm. 1–50.
Wahyudi, F. A., & Putri, N. E. (2025). Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung. Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa, 6(1). https://doi.org/10.47134/villages.v6i1.185
Wijaya, M., Pratomo, B., Citta, A. B., & Efendi, S. (2025). Metodologi Penelitian: Kombinasi Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan Mixed Methods. PT. Media Penerbit Indonesia.
